STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI

1. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN  PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

Nama UPTD

:

Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan

Jenis Pelayanan

:

Jasa

Nama Pelayanan

 

Rekomendasi Kelayakan Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan

  1. Persyaratan

:

Perorangan :

  1. Surat Permohonan
  2. Fotocopy KTP / NPWP
  3. Lokasi Perbenihan
  4. Permodalan
  5. Dokumen benih
  6. Tenaga kerja

Perusahaan / Badan Usaha / Lembaga Puslit & Balit :

  1. Surat Permohonan
  2. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya
  3. Fotocopy KTP
  4. Fotocopy NPWP
  5. Surat kuasa dari pimpinan perusahaan apabila diwakilkan
  6. Lokasi perbenihan
  7. Pemodalan
  8. Tenaga kerja
  9. Dokumen benih

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

:

 

  1. Produsen benih mengajukan permohonan rekomendasi kelayakan usaha produksi benih tanaman perkebunan ke BSPMBTP Provinsi Jawa Barat
  2. Pemberitahuan kepada produsen untuk pemeriksaan lapangan (maks 1harikerja pasca permohonan diterima ).
  3. Proses pemeriksaan dokumen benih dan fisik lapangan (maks 4 hari kerja setelah pemberitahuan kepada produsen benih)
  4. Penerbitan rekomendasi kelayakan usaha produksi benih(maks 2hari kerja)

3 Jangka Waktu Pelayanan

:

7(Tujuh) hari kerja

4. Biaya/Tarif

:

-

5. Produk Pelayanan

:

Rekomendasi kelayakan usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

:

  1. Pengaduan, saran dan masukan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih tanaman Perkebunan Provinsi Jawa Barat
  2. Pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan (da. Jl. Ir. H. Juanda No. 377 Bandung), Faksimili (022-2505826) dan email (bspmbtp.provjabar@gmail.com)

 

2. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN   PELAYANAN (MANUFACTURING)

Nama UPTD

:

Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan

Jenis Pelayanan

:

Jasa

Nama Pelayanan

:

Penilaian Kelayakan Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan

  1. Dasar Hukum

:

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman                                              
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
  6. Peraturan Menteri Pertanian No. 38/ Permentan/ OT.140/ 8/ 2006, tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih
  7. Peraturan Menteri Pertanian No. 50/ Permentan/ KB.020/ 9/ 2015, tentang  Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan      
  8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkugan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 No. 69)
  10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat                          

2. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas

:

Sarana :

  1. SOP Benih dan Sumber Benih
  2. Formulir
  3. Meteran
  4. Jangka sorong
  5. Hand Counter
  6. Kalkulator
  7. Hand board
  8. Perlengkapan lapangan
  9. Kamera
  10. ATK
  11. Komputer/Laptop

Prasarana :
Kendaran bermotor roda 4 atau roda 2

3. Kompetensi Pelaksana

:

  1. Pendidikan formal SMA/D3/S1
  2. Persyaratan fisik sehat, ramah dan tanggap , teliti
  3. Memiliki keahlian perbenihan tanaman 
  4. Memiliki Sertifikat Pengawas Benih Tanaman

4. Pengawasan Internal

:

  1. Supervisi atasan langsung
  2. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional  dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat

5. Jumlah Pelaksana

:

6 (enam) orang

6. Jaminan Pelayanan

:

Rekomendasi Kelayakan Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan yang  diterbitkan  diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

:

Rekomendasi Kelayakan Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

:

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan
  2. Evaluasi melalui Survey  Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan setahun sekali 
  3. Evaluasi melalui monitoring dan pelaporan (Monev)

 

UPTD BPSBP
PROVINSI JAWA BARAT
Jln. Ir. H. Djuanda No. 377  Bandung 40135 Jawa Barat
Phone: 62 22–2505826
Fax: 62 22–2505826
Email: bspmb.provjabar@gmail.com

STATISTIK